Catatan Anak Bangsa: Anak Sehat Bahagia Sebagai Generasi Masa Depan

eksploitasi anak

“Pak..Bu..ongkosnya..” seorang kernet di angkutan umum menuju Lebak Bulus menarik ongkos para penumpang. Ada beberapa penumpang, termasuk saya yang baru kali pertama naik angkot tersebut keheranan. Saya celingak-celinguk dimana kernetnya. Eh ternyata kernet itu sudah di samping saya. Tapi bukan orang dewasa, melainkan anak kecil seusia anak sekolah dasar.

Rupanya anak kecil yang saya lihat di bawah tadi bukan anak salah satu penumpang. Ialah tangan kanan pak sopir Koantas Bima ini. Dari fisiknya, saya perkirakan anak tersebut maksimal berusia delapan tahun. Kasihan, masih kecil seperti ini harus bekerja di dunia yang sangat keras.

Jalanan memang medan berbahaya bagi anak-anak. Sering kali saya melihat anak-anak berlarian masuk angkot meski kendaraan sedang melaju. Mereka mencari penghasilan lewat mengamen terkadang juga meminta-minta sambil setengah memaksa. Ada pula yang mengamen, meminta-minta, atau menawarkan dagangan di terminal dan di jalan raya.

Indonesia belum bebas anak jalanan. Hingga tahun 2014, jumlahnya masih berkisar 420 ribu anak jalanan. Kehadiran mereka masih mudah dijumpai. Namun sayangnya pihak pemerintah dan masyarakat seolah tertutup matanya melihat anak-anak yang jalanan tersebut.Kadang saya bingung, kemana orang tua mereka? Apakah mereka melakukan pekerjaan tersebut secara sukarela ataukah terpaksa? Apakah mereka bekerja lepas sekolah, kabur dari orang tua, atau jangan-jangan korban child trafficking alias tindak pidana perdagangan orang (TPPO)?

Anak-anak rupanya tak lepas dari kasus eksploitasi, kekerasan, dan TPPO. Para pelaku tersebut juga terkadang adalah orang terdekat, seperti orang tua mereka. Ada yang memaksa anaknya bekerja di jermal, pasar, dan dunia hiburan, ada yang menelantarkan balitanya di rumah, dan ada pula yang menjual anak perempuannya. Alasan mereka terutama motif ekonomi, dimana mereka miskin dan mengharapkan anaknya menjadi tumpuan hidup mereka.

Anak-anak Bekerja Membantu Orang Tua (sumber: buku Seandainya Aku Bukan Anakmu)

Anak-anak Bekerja Membantu Orang Tua (sumber: buku Seandainya Aku Bukan Anakmu)

Kasus-kasus memprihatinkan yang menimpa pada anak-anak ini masih marak terjadi di Indonesia. Baru-baru ini adalah kasus Angeline yang menjadi korban kekerasan ibu angkatnya. Ada kasus penganiayaan anak pada bocah bernama Iqbal tahun 2014. Ada pula eksploitasi 80 pekerja anak dimana mereka bekerja di pabrik teh dari pukul 06.00-17.00. Sementara itu, penderita gizi buruk banyak terjadi di NTT dimana terdapat 1.928 kasus gizi buruk hingga Mei 2015.

Penderita Gizi Buruk (sumber: buku Seandainya Aku Bukan Anakmu)

Penderita Gizi Buruk (sumber: buku Seandainya Aku Bukan Anakmu)

Jika hal tersebut dibiarkan berlarut-larut dan tanpa peran serta yang baik dari pemerintah, masyarakat, dan keluarga, maka pada tahun-tahun mendatang lost generation akan meningkat. Istilah ini ada di makalah bertajuk Anak Indonesia di Tengah Egoisme Elite Politik, salah satu dari makalah yang terangkum dalam buku bertajuk ‘Seandainya Aku Bukan Anakmu’.

Penulisnya, Aristiani dan Hartiningsih, menyebutkan lost generation merujuk pada anak-anak yang tumbuh dewasa dengan banyak kekurangan sehingga menjadi sumber daya manusia yang kurang berkualitas. Hal ini kiranya berkorelasi dengan indeks pembangunan anak Indonesia karena anak yang mengalami kasus eksploitasi, kekerasan, ataupun gizi buruk bisa mengalami perilaku menyimpang, putus sekolah atau kesulitan mengikuti pelajaran, dan pertumbuhan fisik yang tidak optimal.

Menurut data BPS, tahun 2013 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk tingkat nasional adalah 73,81 dan provinsi Papua (66.25), NTB (67.73), dan NTT (68.77) masuk dalam tiga besar IPM terendah. Pada tahun 2013 tersebut Indonesia dengan IPM 73,81 berada di urutan 111 di tingkat dunia dan pada tahun 2014 (73,83) berada di urutan 108. Posisi yang masih tertinggal dibanding negara tetangga seperti Malaysia (urutan 62), Brunei (30), dan Singapura (9). IPM Indonesia akan meningkat apabila kualitas SDM nasional diperhatikan sejak masih usia dini.

Peran Serta Pemerintah-Masyarakat-Keluarga
Permasalahan yang menimpa pada anak-anak, tidak bisa diselesaikan dengan hanya mengandalkan pada pemerintah, terutama kementerian sosial, kementerian kependudukan yang membawahi BKKBN, dan kementerian kesehatan. Langkah-langkah untuk melahirkan anak-anak yang sehat dan bahagia sebagai generasi masa depan memerlukan kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan juga keluarga.

Senangnya Melihat Anak-anak yang Ceria (sumber: sos.or.id)

Senangnya Melihat Anak-anak yang Ceria (sumber: sos.or.id)

Indonesia sebagai negara anggota PBB telah meratifikasi konvensi hak anak berdasarkan Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990. Sedangkan konvensi hak anak disahkan oleh PBB tahun 1989 yang terdiri atas 54 pasal yang intinya menjelaskan hak-hak anak, perlindungan anak oleh negara, dan peran serta berbagai pihak dalam menjamin hak anak.

Dari konvensi hak anak tersebut, pemerintah melahirkan peraturan perundangan tentang perlindungan anak. Yaitu, UU No 23 Tahun 2002 Pasal 88 tentang perlindungan Anak; UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dimana anak hanya dapat bekerja maksimal tiga jam dalam sehari; UU No 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO); PP No 9 Tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi atau korban TPPO; dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 11 Tahun 2012 tentang panduan pencegahan dan penanganan TPPO.

Selain melahirkan kebijakan, pemerintah juga memiliki dinas sosial yang menangani anak jalanan yang memiliki pekerjaan rumah untuk mengembalikan 420 ribu anak jalanan kembali ke sekolah dan tempat tinggal yang layak. Pemerintah juga memiliki beban untuk memberantas TPPO, mengatasi gizi buruk, dan juga meningkatkan kesejahteraan rakyat karena motif ekonomi adalah motif utama hadirnya eksploitasi anak dan TPPO.

Masyarakat juga dapat ikut berperan untuk meningkatkan kualitas anak bangsa dengan lebih peka terhadap keadaan di sekelilingnya seperti melaporkan terjadinya TPPO. Masyarakat dapat menekan Tesa 129 (Telepon Sehat Anak) untuk melaporkan kekerasan pada anak, termasuk anak jalanan.

Telepon Sahabat Anak

Telepon Sahabat Anak

Peran utama dalam menghasilkan anak bangsa berkualitas sebenarnya adalah keluarga. Keluarga yang penuh kasih sayang penangkal utama lahirnya anak jalanan. Ada delapan fungsi keluarga menurut BKKBN yang harus diberikan kepada anak, yaitu cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, sosialisasi & pendidikan, ekonomi, lingkungan, agama, dan sosial budaya. Untuk itu BKKBN juga memiliki sekolah bagi orang tua agar mereka mampu memberikan delapan fungsi tersebut bagi anak hingga mereka dewasa. Yuk peringati HUT 70 tahun RI dengan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh anak di Indonesia

8 Fungsi Keluarga (sumber: Paparan BKKBN)

8 Fungsi Keluarga (sumber: Paparan BKKBN)

Selain itu orang tua juga diharapkan tidak memandang anak sebagai beban dan penghasil uang, melainkan amanah dari Tuhan dan generasi mendatang yang akan memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara.

Tentang SOS Children’s Villages Indonesia
SOS Children’s Villages Indonesia adalah badan sosial yang berfokus pada kesejahteran dan peningkatan kualitas anak-anak Indonesia. Visinya adalah setiap anak adalah bagian dari sebuah keluarga serta setiap anak tumbuh dengan cinta, rasa hormat, dan rasa aman.

SOS Children's Village (sumber; sos.or.id)

SOS Children’s Village (sumber; sos.or.id)

Dua program utama mereka adalah family based care (pengasuhan berbasis keluarga) dan family strengthening programme (meningkatkan kapasitas orang tua agar mampu menyediakan lingkungan perkembangan anak yang stabil dan aman).

Referensi:
St. Sularto. Seandainya Aku Bukan Anakmu. Kompas Media Nusantara.2003
Kusmiyati. 420.000 Anak Jalanan ada di Indonesia. Liputan6.com.2014
Kusmiyati. Lihat Anak Jalanan Disiksa, Segera Telepon 129. Liputan6.com.2014
Suprapto, Hadi dan Aries Setiawan. Komisi Bongkar Kasus Eksploitasi Anak. Newa.viva.co.id. 2010
Seo, Yohanes. 25 Anak Tewas Karena Gizi Buruk. Ini Penjelasan Gubernur. Tempo.co. 19 Agustus 2015.
Eric Purnama Putra. Indeks Pembangunan Manusia, Norwegia No 1, Indonesia No 108. Republika. 2014.
Alimoeso, Sudibyo. Kebijakan Pembangunan Keluarga Sebagai Implementasi Revolusi Mental.BKKBN.2015.
http://www.kpai.go.id
http://www.sos.or.id

Gambar cover: diambil dari sampul buku Seandainya Aku Bukan Anakmu

Iklan

~ oleh dewipuspasari pada Agustus 21, 2015.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: