Non Diskriminasi dalam Konstitusi

Akhir-akhir ini aku suka menonton serial  Law and Order yang ditayangkan sebuah stasiun teve. Ada yang menarik dalam tayangannya pada hari Senin (13/11). Topiknya tentang tindakan yang dianggap melakukan diskriminasi sehingga kemudian bisa dituntut dan dimejahijaukan.

Cerita dalam serial yang tayang pada hari Senin tersebut memiliki kisah berbelok, tidak sesederhana yang kupikirkan. Dikisahkan pada awal film ada seorang petugas polisi yang meminta bantuan, ia melihat sebuah peristiwa transaksi narkoba. Ia berupaya menghentikannya dan meminta bantuan. Kemudian ada dua mobil polisi berkonfirmasi akan menuju lokasi.

Si petugas mulai sangat panik karena bantuan tak kunjung datang. Kedua mobil tersebut beralasan mereka salah alamat. Baku tembak pun terjadi. Bantuan tak kunjung tiba, si petugas pun tewas diberondong peluru. Penembaknya kabur.

Ceritanya awalnya sederhana. Akhirnya si penembak tertangkap. Tapi si penembak berkata jika ia melibat dua mobil polisi diam saja, hanya parkir dan tak membantu rekannya. Hal tersebut membuat kedua detektif curiga dan mengembangkan kasus tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi?

Singkat cerita, si petugas yang terbunuh tersebut ternyata gay. Ia dijauhi rekan-rekannya. Waktu ia terdesak dan nyawanya terancam, mereka enggan membantunya karena ia gay. Tapi benarkah rasa tidak suka tersebut membuat mereka juga melepaskan nurani dan tanggung jawabnya sebagai polisi?

Persamaan hak dan anti diskriminasi itulah yang dibidik oleh jaksa dalam kasus kali ini. Seorang petugas publik harus melayani sesama tanpa membedakan SARA. Jangan sampai ia menolak melayani atau memberi bantuan karena berbeda agama, suku, dan orientasi.

Di Malaysia beberapa waktu lalu ada berita Sultan Johor yang marah karena melihat sebuah binatu hanya mau melayani kelompok tertentu. Baginya itu sebuah praktik diskriminasi.

Topik ini sesuai dengan kondisi saat ini di sekeliling dimana semakin banyak kasus-kasus SARA dan aksi diskriminasi. Melakukan diskriminasi itu tidak sesuai dengan konstitusi dan cita-cita bangsa Indonesia.

Padahal, hak asasi manusia termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945. Ada delapan prinsip hak asasi manusia, di antaranya prinsip nilai etik dan moral yang universal, pemartabatan terhadap manusia, non diskriminasi, dan persamaan.

Perbedaan di Indonesia itu hal yang alami dan sebenarnya merupakan anugerah.Seandainya ada satu kelompok yang ingin dan memaksa satu warna saja di Indonesia, mungkin ia belum tahu jika pelangi itu indah.

Gambar dari pixabay

Iklan

~ oleh dewipuspasari pada November 15, 2017.

2 Tanggapan to “Non Diskriminasi dalam Konstitusi”

  1. Bener. Hidup jangan memandang keyakinan orang berdasarkan ras, agama, suku, dan orientasi. Selama tidak mengganggu dan berbuat salah, ya nikmati aja perbedaan tersebut ;D

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: