Layanan ‘Video on Demand’ Apakah Wilayah KPI?

Beberapa waktu lalu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) membuat heboh dengan rencana mereka untuk mengawasi YouTube dan Netflix. Aku setuju dengan adanya regulasi untuk mengawasi media baru tersebut. Tapi tentunya KPI tidak bisa melakukanya tanpa landasan yang kuat, dalam hal ini mengubah UU No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Saat ini dengan berkembangnya teknologi digital ada banyak hal yang berubah. Seringkali peraturan lambat dalam merespon perubahan tersebut. Kini konten video dan acara ‘live’tidak hanya bisa ditonton melalui televisi tapi juga bisa dengan media baru. Media baru ini bisa berupa layanan video on demand atau layanan penyedia konten atau istilahnya user generated content atau UGC.

Layanan UGC sepengetahuanku adalah wilayah Kominfo. Tapi KPI juga di bawahi oleh Kominfo. Sementara itu saat ini Kominfo lewat Ditjen Aptika baru mengawasi konten-konten yang berbahaya dan mengandung hoaks yang sifatnya terstruktur seperti teks, belum mengawasi yang bentuknya gambar atau video. Jadi ranah ini masih kosong.

Sedangkan untuk layanan ‘video on demand’ seperti Hooq, Iflix, dan Netflix belum diketahui siapakah yang mengatur dan mengawasinya. Untuk masalah sensor konten video baik di bioskop dan televisi sebenarnya itu adalah ranah Lembaga Sensor Film (LSF). KPI memastikan konten tersebut sudah aman ketika masuk teve. KPI saat ini lebih mengawasi acara yang sifatnya ‘live’.

Oleh karenanya hal ini jadi pertanyaan. Apalah media baru nantinya menjadi tugas pokok pengawasan LSF, KPI, atau Kominfo? KPI bisa jadi hanya memastikan konten itu telah aman ketika tersebar ke masyarakat. Tapi tugas pokok sensor bisa di tangan LSF atau malah diserahkan ke penyedia layanan tersebut. Misalnya pihak YouTube harus memastikan konten aman jika diakses umum. Jika tidak maka mereka harus kena denda. Bisa jadi mereka menerapkan rating, jika untuk penonton 17 tahun ke atas atau 21 tahun ke atas bakal beda jika ditonton oleh mereka yang masih anak-anak. Setahuku hal ini sudah dilakukan hanya memang masih kecolongan.

Demikian pula halnya dengan layanan ‘video on demand’. Pihak Netflix dan kawan-kawannya telah memberikan rating konten berdasar isinya. Jika ada adegan vulgar atau kekerasan maka hanya bisa ditonton 17 tahun ke atas dengan memasukkan kode tertentu. Nah kode inilah yang harus dijaga oleh orang tua agar anak-anaknya tidak bebas mengaksesnya.

Saya termasuk yang pro media baru diawasi asal pengawasannya tidak membabi buta dan ada landasan hukumnya. KPI perlu berkoordinasi dengan LSF dan Kominfo agar lebih jelas menentukan batasan wewenang tiap institusi dalam pengaturan dan pengawasan media baru.

Gambar: pixabay

~ oleh dewipuspasari pada Agustus 16, 2019.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: